Implementasi Sistem Integritas Lokal untuk Mendorong Integritas Publik dan Swasta: Kota Bandung
Posted by www.sintesis.ti.or.id
"Kota Bandung mengkombinasikan Indeks Persepsi Korupsi Sedang Cenderung Rendah dan Sistem Integritas Lokal Sedang Cenderung Rendah. Kota Bandung bisa menjadi mitra pembelajaran bersama implementasi sistem integritas lokal sebagai strategi baru pemberantasan korupsi di tingkat lokal," kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia (TII).
Korupsi memiliki dampak sosial, ekonomi, keuangan, politik, yang sangat besar. Ketimpangan pendapatan adalah dampak nyata atas kasus korupsi. Korupsi tidak hanya menghambat akses kelompok tertentu terhadap akses sumber finansial. Korupsi menghambat distribusi kesejahteraan, sehingga kesejahteraan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
"Korupsi berdampak langsung terhadap praktik bisnis yang adil di Kota Kota Bandung. Sebanyak 1 dari 10 responden survei mengaku kalah tender karena kompetitor melakukan suap. Biaya penyuapan mencapai 20% total biaya produksi tahunan," kata Wahyudi M Tohar, Manajer Program Tata Kelola Ekonomi, Transparency International Indonesia (TII).
Dalam upaya mengefektifkan pemberantasan korupsi pemerintah mentargetkan CPI sebesar 50 di akhir 2016. Corruption Perception Index (CPI) merupakan indikator yang digunakan oleh banyak negara untuk menilai efektivitas pemberantasan dan pencegahan korupsi. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti sangat korup, 100 berarti sangat bersih.
Transparency International Indonesia (TII) melakukan pengukuran CPI di level kota secara reguler. Dan, mendorong implementasi Sistem Integritas Lokal (SILOKA) untuk mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi di level lokal. Implementasi SILOKA diharapkan diharapkan dapat mendorong implementasi Sistem Integritas Nasional (SIN) sebagai strategi untuk mencapai target CPI di tingkat nasional.
"Indeks Persepsi Korupsi 2015 untuk Kota Bandung sebesar 39. Dengan skor tersebut Indeks Persepsi Korupsi 2015 Kota Bandung termasuk dalam kategori sedang cenderung rendah. Capaian IPK Kota Bandung ini didukung kurang optimalnya sistem integritas lokal. Masing-masing pilar sistem integritas lokal tidak memiliki kapasitas, efektivitas, tata kelola, dan peran yang sama." ungkap Ben Satriatna, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Padjajaran.
Pilar sistem integritas lokal terdiri dari Kepala Daerah, Birokrasi, Legislatif, Penegak Hukum (Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan), Lembaga Kuasi Negara (Komisi Informasi dan Ombudsman), Lembaga Audit Negara, dan Lembaga Non Pemerintah.