Implementasi Sistem Integritas Lokal untuk Mendorong Integritas Publik dan Swasta: Kota Jakarta
Posted by www.ti.or.id
"Provinsi Jakarta berhasil mengkombinasikan Indeks Persepsi Korupsi Sedang dan Sistem Integritas Lokal (juga) sedang.. Provinsi Jakarta bisa menjadi salah satu pusat pembelajaran bersama bagaimana implementasi sistem integritas lokal sebagai strategi pemberantasan korupsi di tingkat Provinsi," kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia (TII).
Korupsi memiliki dampak sosial, ekonomi, keuangan, politik, yang sangat besar. Ketimpangan pendapatan adalah dampak nyata atas kasus korupsi. Korupsi tidak hanya menghambat akses kelompok tertentu terhadap akses sumber finansial. Korupsi menghambat distribusi kesejahteraan, sehingga kesejahteraan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Korupsi memiliki dampak sosial, ekonomi, keuangan, politik, yang sangat besar. Ketimpangan pendapatan adalah dampak nyata atas kasus korupsi. Korupsi tidak hanya menghambat akses kelompok tertentu terhadap akses sumber finansial. Korupsi menghambat distribusi kesejahteraan, sehingga kesejahteraan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
"Korupsi berdampak langsung terhadap praktik bisnis yang adil di Kota Jakarta. Sebanyak 2 dari 10 responden survei mengaku kalah tender karena kompetitor melakukan suap. Biaya penyuapan mencapai 15.7% total biaya tahunan, " kata Wahyudi M Tohar, Manajer Program Tata Kelola Ekonomi, Transparency International Indonesia (TII).
Dalam upaya mengefektifkan pemberantasan korupsi pemerintah mentargetkan CPI sebesar 50 di akhir 2016. Corruption Perception Index (CPI) merupakan indikator yang digunakan oleh banyak negara untuk menilai efektivitas pemberantasan dan pencegahan korupsi. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti sangat korup, 100 berarti sangat bersih.
2015, sebanyak 67% negara di dunia memiliki skor dibawah rerata CPI global. Rerata skor CPI global sebesar 43. Skor CPI Indonesia sebesar 36 dan berada pada peringkat 88. Dengan skor ini Indonesia masih dalam kategori korup. Namun, pertumbuhan skor CPI dalam (setidaknya) lima tahun kemarin menunjukkan progres yang terus meningkat.
Transparency International Indonesia (TII) melakukan pengukuran CPI di level kota secara reguler. Dan, mendorong implementasi Sistem Integritas Lokal (SILOKA) untuk mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi di level lokal. Implementasi SILOKA diharapkan diharapkan dapat mendorong implementasi Sistem Integritas Nasional (SIN) sebagai strategi untuk mencapai target CPI di tingkat nasional.
"Indeks Persepsi Korupsi 2015 untuk Kota Jakarta sebesar 57. Dengan skor tersebut Indeks Persepsi Korupsi 2015 Kota Jakarta sedang cenderung bersih. Capaian IPK Kota Jakarta ini didukung kurang optimalnya sistem integritas lokal. Masing-masing pilar sistem integritas lokal tidak memiliki kapasitas, efektivitas, tata kelola, dan peran yang sama." ungkap.
Pilar sistem integritas lokal terdiri dari Kepala Daerah, Birokrasi, Legislatif, Penegak Hukum (Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan), Lembaga Kuasi Negara (Komisi Informasi dan Ombudsman), Lembaga Audit Negara, dan Lembaga Non Pemerintah.